Reporter |Bandung,-Hari ini Jumat 1 November 2019 sekitar seratus orang aktifis pemekaran se jawa barat dari 15 CDOB ( Calon Daerah Otonomi Baru) yang tergabung dalam Forkoda PP DOB (Forum koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru) Jawa Barat berkumpul di DPRD Jawa Barat.
Sekjen Forkoda Jajat Munajat ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa tujuan mereka ke Dewan untuk mengawal proses pemekaran daerah agar menjadi agenda prioritas Pemprov dan DPRD karena hari ini akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD Jawa Barat pengesahan APBD tahun 2020.
"Selain itu kami ingin memastikan bahwa keputusan DPRD Jabar yang mendukung penuh pemekaran dan akan mendesak pemerintah pusat utk mencabut moratorium menjadi langkah kongkrit,"ungkapnya.
Ketika ditanya pendapatnya perihal provinsi Papua yang secara khusus akan dimekarkan. Jajat berkata bahwa Pemprov dan DPRD Jabar harus dapat mengambil momentum tersebut.
"Kalau papua bisa mekar berarti moratorium harus dicabut dan Peraturan pemerintah juklak pelaksanaan pemekaran berdasarkan UU 23/2014 harus dikeluarkan pemerintah pusat. Dan bila papua bisa mekar dengan alasan politis, kabupatren/kota jabar pun secara politis layak mekar, mengingat jumlah penduduk yang sangat besar yang harus dikelola seorang bupati/walikota 2 - 5 juta penduduk. Selain itu terjadi ketidak adilan fiskal, meskipun kontribusi jabar ke pusat besar tapi dana perimbangan keuangan yang diterima relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk,"jelasnya.
"Kami harap Gubernur dan DPRD kompak bersama menuntut pencabutan moratorium atau meminta kekhususan untuk jawa barat,"pungkas Jajat.
(HERIYADI)